Selain statistik pengaduan, KPK juga mengungkap hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025 untuk Kota Batam.
“Secara umum, skor internal integritas Batam berada di angka 78,70, yang menunjukkan kategori cukup baik, namun masih menyimpan sejumlah risiko,” tegasnya.
Pihaknya juga mengatakan bahwa ada beberapa indikator yang menjadi perhatian antara lain;
1. Sosialisasi antikorupsi dengan skor 68,00, terkait potensi konflik kepentingan oleh pimpinan atau pejabat
2. Pengelolaan SDM (jual beli jabatan) dengan skor 74,40
3. Perdagangan pengaruh (nepotisme) dengan skor 75,10
Sementara itu, sejumlah aspek menunjukkan nilai relatif baik, seperti Integritas dalam pelaksanaan tugas (77,03); Pengelolaan pengadaan barang dan jasa (89,13); Transparansi layanan publik (85,36); serta Pengelolaan anggaran (83,66).
“Di sisi lain, capaian MCP 2025 menunjukkan performa yang cukup impresif. Nilai rata-rata nasional tercatat 69,55, sedangkan rata-rata Provinsi Kepulauan Riau mencapai 87,18,” jelasnya lagi.
Kota Batam bahkan melampaui angka tersebut dengan nilai 94,21, menempatkannya pada peringkat 13 dari 546 pemerintah daerah di Indonesia, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya.
“Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan dan upaya pencegahan korupsi. Meski demikian, KPK menekankan bahwa masih diperlukan penguatan pada aspek integritas dan pencegahan praktik-praktik koruptif di lingkungan pemerintahan daerah,” tutupnya. (Iman Suryanto)
