Menurut dia, yang dijaga pemerintah saat ini bukan sekadar soal sumber impor, melainkan ketahanan energi nasional.
“(Ketersediaan energi) terpenuhi, iya. Itu mungkin yang dijaga oleh Pak Menteri ESDM Bahlil dan Presiden adalah menjaga ketersediaan dan ketahanan energi kita,” ucap Suyono.
Meski begitu, Suyono mengingatkan pembahasan publik perlu lebih jernih agar tidak berkembang menjadi misnarasi seolah Indonesia menambah kuota impor.
Ia menilai pengalihan sumber pasokan adalah bagian dari strategi diplomasi dagang, seraya menunggu pembuktian di lapangan terkait skema harga LNG Amerika setelah memperhitungkan ongkos regasifikasi, transportasi, dan pengolahan.
Dalam diskusi yang sama, Direktur Eksekutif Batam Labor and Public Policy (BALAPI), Rikson P Tampubolon menilai polemik yang muncul di masyarakat perlu ditempatkan dalam kerangka diplomasi dan kepentingan nasional.
Ia menyebut pemerintah telah menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bukan penambahan volume impor, melainkan pengalihan pemasok.
“Kalau kita menangkap apa yang disampaikan pemerintah, itu bukan penambahan, hanya pengalihan dari vendor satu ke vendor dua,” kata Rikson.
Rikson menilai dinamika diplomasi dagang tidak bisa dibaca secara hitam-putih karena melibatkan banyak variabel, termasuk negosiasi tarif dan pertukaran kepentingan di sektor lain. Ia menekankan Indonesia tetap harus menjaga posisi sebagai negara non-blok, namun pada saat yang sama perlu bersikap adil dalam membaca kalkulasi kebijakan pemerintah.
Menurut Rikson, pengalihan pasokan energi ke Amerika juga bisa dipahami sebagai bagian dari paket kebijakan yang lebih luas, misalnya peluang penurunan tarif bagi produk Indonesia. Dalam kerangka itu, kebijakan energi tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan agenda perdagangan dan daya saing ekspor.
“Memang dari beberapa artikel terkesan lebih banyak tuntutan ke Indonesia. Tapi kita harus dudukkan persoalannya secara menyeluruh. Kalau memang faktanya seperti yang disampaikan pemerintah, kita beri kesempatan untuk menjelaskan.
Secara kebijakan publik, kalau memang itu demi kepentingan nasional dan bagian dari negosiasi tarif, ya itu bisa dipahami,” ujarnya.
Di sisi lain, Rikson mengingatkan agar isu swasembada dan ketahanan energi tidak berhenti pada wacana elite, melainkan diterjemahkan menjadi kebijakan yang transparan dan konsisten. Ia menilai sejumlah langkah pemerintah, termasuk penguatan cadangan energi dan pembangunan fasilitas penyimpanan, dapat menjadi sinyal arah kebijakan yang lebih terukur.
“Kalau melihat roadmap yang dilakukan pemerintah, tentu ada rasa optimis,” ujar Rikson.(***)
