IDNNEWS.CO.ID, Jakarta – Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan sejumlah kendala terkait proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City, mulai dari konflik lahan hingga kompensasi ganti rugi ke masyarakat setempat.
Hal ini disampaikan Iftitah saat Rapat Kerja bareng Komisi V DPR RI, hari ini. Sejumlah kendala tersebut, meliputi konflik lahan dengan masyarakat setempat, hak atas tanah adat, ketidakjelasan kompensasi, hingga kehilangan mata pencaharian. Iftitah menerangkan ada 2.532 kepala keluarga yang terdampak proyek tersebut.
“Persoalan utama saat ini adanya konflik lahan dengan masyarakat lokal, hak atas tanah adat, ketidakjelasan kompensasi dan hilangnya mata pencaharian. Ada yang terdampak kurang lebih sekitar 2.532 kepala keluarga, total gabungan antara laki perempuan 7.715 warga,” kata Iftitah, di Gedung DPR RI, Jakarta.
Melihat persoalan itu, Iftitah mengusulkan untuk melakukan transmigrasi lokal di Pulau Rempang. Hal ini sebagai langkah untuk menjamin kepastian hak masyarakat, kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, dan tetap tinggal di Pulau Rempang.
“Sehingga pengembangan PSN tetap berjalan dan sesuai dengan harapan Pak Presiden, dapat menciptakan lapangan kerja hingga pertumbuhan ekonomi. Jika ini berjalan akan membuka kotak pandora bagi proyek PSN lain yang ada kaitannya dengan konflik lahan. Kita perlu membangun kepercayaan investor dari dalam dan luar negeri. Seringkali mereka terkendala ketidakpastian hukum dan tidak berlama-lama waktunya,” jelas
Dia pun membeberkan keuntungan dari proyek tersebut apabila dapat dijalankan dengan aman. Pada tahap pertama, proyek PSN itu dapat mendatangkan investasi sebesar Rp 198 triliun, penyerapan tenaga kerja konstruksi sebanyak 57 orang, dan tenaga kerja operasional sebesar 82,5 ribu orang.
Tidak hanya itu, Iftitah juga menyebut beberapa potensi alam di kawasan tersebut, seperti pasir silika hingga pabrik kaca.
Alhasil, dalam jangka panjang, PSN Rempang Eco City mendapatkan nilai investasi Rp 381 triliun, penyerapan tenaga kerja hingga 186 ribu orang, meningkatkan Produk Domestik Bruto (PBD) 1,9 kali lipat, serta mencegah emisi karbondioksida 3,4 juta ton per tahun.
