IDNNEWS.CO.ID, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono merespons nasib anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah terjadi pergantian Menteri Keuangan (Menkeu) dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil Nazara.
Sebelumnya, saat masih menjabat sebagai bendahara negara, Purbaya sempat berencana memangkas anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut hingga di bawah Rp200 triliun.
Menanggapi hal itu, Sudaryono menegaskan bahwa berapa pun anggaran yang diberikan Kementerian Keuangan, pihaknya akan mempertanggungjawabkannya dengan sebaik mungkin.
“Kami intinya begini, semua anggaran mau besar mau kecil itu uang negara, uang rakyat. Ya tentu saja saya sebagai Kepala BGN harus mempertanggungjawabkan anggaran itu sebaik mungkin,” ujar Sudaryono saat merespons pertanyaan wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis (17/9/2026).
Menurut Sudaryono, besarnya anggaran tidak selalu menjamin manfaat yang lebih besar. Ia menilai anggaran yang berlebihan tetapi minim manfaat justru tidak efektif.
Karena itu, BGN akan mendorong pengurangan pengadaan belanja yang dinilai tidak diperlukan sehingga penggunaan anggaran dapat lebih efisien.
“Kalau memang anggarannya lebih, jauh lebih sedikit terus manfaatnya lebih besar, tentu saja kita maunya begitu. Kan kita nggak mau juga jor-joran kayak yang lalu-lalu. Pengadaan yang nggak perlu-perlu, udah enggak mungkin kita lakukan,” ujarnya.
Anggaran BGN 2027 Capai Rp240,20 Triliun
Sementara itu, Komisi IX DPR telah menyetujui anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp240,20 triliun untuk 2027.
Hampir 97 persen dari anggaran tersebut dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Anggaran itu diperuntukkan bagi 72,46 juta penerima manfaat MBG, yang mencakup anak sekolah, balita, serta ibu hamil.
Secara rinci, anggaran untuk program pemenuhan gizi mencapai Rp232,87 triliun atau 96,95 persen. Sementara itu, dukungan manajemen mendapatkan alokasi Rp7,33 triliun atau 3,05 persen.
BGN Fokus Benahi SPPG
Dengan besarnya anggaran pada tahun ini maupun tahun depan, Sudaryono mengatakan BGN akan lebih dahulu melakukan pembenahan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dibandingkan membuka dapur-dapur baru.
Menurut dia, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan tata kelola dan kualitas pelaksanaan program berjalan lebih baik.
“Sekarang ini kami fokus quality over quantity. Terus kita main buka lagi, maka probabiliti untuk terjadinya masalah bisa jadi lebih besar. Sehingga izinkan kami satu dua bulan ini betul-betul kami bereskan ya, dari sisi tata kelolanya,” tutur Sudaryono.
SUMBER: BISNIS INDONESIA
