IDNNEWS.CO.ID, BATAM — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau mendorong seluruh pelaku industri jasa keuangan di daerah untuk memperkuat kontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, memperluas akses dan literasi keuangan, serta meningkatkan pelindungan konsumen.
Dorongan tersebut disampaikan Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau Sinar Danandjaya saat menjadi Pembina Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Batam, Senin (17/8/2026).
Mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, Sinar menilai semangat kemerdekaan memiliki keterkaitan erat dengan peran sektor jasa keuangan dalam membangun kedaulatan ekonomi, menjaga ketahanan sistem keuangan, mendukung pembiayaan pembangunan, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan keuangan secara mandiri.
Menurut Sinar, kondisi perekonomian Kepulauan Riau menunjukkan perkembangan positif. Pada triwulan II 2026, ekonomi Kepri tumbuh 6,99 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dan menjadi pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera.
Pertumbuhan tersebut ditopang sejumlah sektor utama, seperti industri pengolahan, konstruksi, dan pertambangan. Sementara sektor jasa keuangan dan asuransi juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,76 persen.
Kredit Bank Umum Kepri Tumbuh 38 Persen
Sinar mengatakan pertumbuhan ekonomi tersebut perlu direspons industri jasa keuangan melalui penyaluran pembiayaan yang sehat, produktif, dan berkualitas sehingga memberikan dampak berganda bagi perekonomian daerah.
“Pertumbuhan ekonomi harus kita jawab dengan peran sektor jasa keuangan sebagai penggerak ekonomi. Kredit bukan sekadar angka di neraca. Di balik kredit ada investasi, usaha yang berkembang, lapangan kerja, dan kesejahteraan keluarga,” ujar Sinar.
Hingga Juni 2026, kredit bank umum di Provinsi Kepulauan Riau mencapai sekitar Rp118 triliun, tumbuh sekitar 38 persen yoy dengan kualitas kredit yang tetap terjaga.
Sementara itu, kredit Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) mencapai sekitar Rp11,1 triliun, atau tumbuh 10,74 persen yoy.
OJK Kepri terus mendorong agar pertumbuhan intermediasi tersebut tetap diiringi penerapan prinsip kehati-hatian, penguatan tata kelola, manajemen risiko, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di industri jasa keuangan.
Literasi Keuangan Kepri Peringkat 4 Nasional
Tidak hanya dari sisi pembiayaan, OJK Kepri juga menyoroti capaian literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks literasi keuangan Provinsi Kepulauan Riau mencapai 78,29 persen. Capaian tersebut menempatkan Kepri di peringkat keempat nasional.
Sementara itu, indeks inklusi keuangan Kepri mencapai 98,43 persen dan menempatkan provinsi tersebut di peringkat ketiga nasional.
Angka tersebut berada di atas capaian nasional yang masing-masing mencatat indeks literasi keuangan sebesar 69,57 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 93,61 persen.
Sinar menilai pencapaian tersebut merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Namun, tingginya tingkat inklusi juga menjadi tantangan bagi OJK dan seluruh industri jasa keuangan untuk memastikan masyarakat tidak sekadar memiliki akses, tetapi juga memahami dan mampu menggunakan layanan keuangan secara tepat.
“98,43 persen bukan garis finish. Justru itu adalah garis start. Ketika hampir seluruh masyarakat sudah memiliki akses terhadap layanan keuangan, tugas kita berikutnya adalah memastikan masyarakat memahami manfaat, risiko, biaya, hak dan kewajibannya, serta mampu menggunakan layanan keuangan secara aman dan produktif,” kata Sinar.
Karena itu, OJK Kepri mendorong masyarakat agar tidak hanya financially included, tetapi juga financially empowered, sehingga akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan.
