IDNNEWS.CO.ID, Karimun – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperkuat pengawasan arus masuk komoditas pangan guna melindungi petani dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Hal ini ditegaskan dalam kunjungan kerja Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang didampingi Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura di Tanjungbalai Karimun, Senin (19/1/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Mentan Amran melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kawasan Bea dan Cukai Tanjungbalai Karimun menyusul pengungkapan penyelundupan ribuan ton beras ilegal.
Dari hasil penindakan, aparat Kantor Wilayah Bea dan Cukai Karimun mengamankan sekitar 1.000 ton beras ilegal, dengan 345 ton di antaranya masih berada di gudang Bea Cukai.
Mentan Amran menegaskan bahwa praktik penyelundupan beras tidak dapat ditoleransi karena berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani dan stabilitas harga pangan nasional. Ia menyebut Indonesia saat ini telah mencapai swasembada beras dengan stok nasional melebihi 3 juta ton.
“Ini tidak boleh dibiarkan. Kita sudah swasembada. Stok beras nasional lebih dari 3 juta ton. Jika beras ilegal terus masuk, yang dirugikan adalah petani kita sendiri,” tegas Amran dalam keterangan pers.
Beras ilegal tersebut diketahui diangkut menggunakan enam kapal dari kawasan Free Trade Zone (FTZ) Tanjungpinang menuju sejumlah daerah sentra produksi beras seperti Palembang dan Riau. Menurut Mentan, pola distribusi tersebut tidak masuk akal karena berasal dari wilayah yang secara faktual bukan daerah produsen beras.
