Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan KDKMP tidak hanya berkaitan dengan pembentukan kelembagaan, tetapi juga membutuhkan kesiapan infrastruktur untuk mendukung kegiatan usaha koperasi.
Riki diharapkan dapat mendorong penguatan peran koperasi sebagai wadah pengembangan usaha masyarakat, termasuk memperluas peluang pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Koperasi diharapkan tidak hanya hadir secara kelembagaan, tetapi juga mampu menjalankan kegiatan usaha yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pengelolaan yang baik dan pemanfaatan potensi ekonomi lokal menjadi faktor penting untuk mendukung keberlanjutan koperasi,” terangnya.
Berdasarkan sebaran wilayah, Kabupaten Lingga mencatat 84 KDKMP, disusul Natuna sebanyak 77 koperasi dan Batam sebanyak 64 koperasi.
Selanjutnya, Kabupaten Karimun memiliki 71 KDKMP, Bintan 51 koperasi, Kepulauan Anambas 42 koperasi, serta Tanjungpinang sebanyak 18 koperasi.
Data tersebut memperlihatkan jangkauan program KDKMP hingga wilayah perkotaan dan kepulauan. Karakteristik geografis Kepri menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam penyediaan lahan, pembangunan gerai, serta distribusi barang dan jasa.
