IDNNews.co.id, Batam — Persoalan perizinan kapal nelayan di Kepulauan Riau kembali menjadi sorotan. Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, SE., MM, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap nasib ratusan nelayan yang hingga kini belum bisa melaut akibat izin berlayar yang belum diterbitkan.
Wahyu mengungkapkan, dirinya telah meninjau langsung permasalahan tersebut sejak 20 November 2025. Namun hingga 26 Desember 2025, atau lebih dari satu bulan berlalu, persoalan perizinan belum juga menemui titik terang.
“Ini sudah lebih dari satu bulan. Bahkan sebelum November, persoalan ini sudah berjalan hampir tiga bulan. Total ada 143 pemilik kapal nelayan yang melapor karena belum mendapatkan izin berlayar,” ujar Wahyu.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 43 kapal berukuran 6–10 Gross Ton (GT), sementara sekitar 100 kapal lainnya berukuran 11–30 GT.
Seluruhnya kini terpaksa berhenti beroperasi, sehingga berdampak langsung terhadap pendapatan nelayan dan perputaran ekonomi pesisir.
