Sebelumnya, langkah mundur WIKA dari proyek Terminal 2 turut mendapat perhatian dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau. Kepala perwakilan, Dr. Lagat Parroha Patar Siadari, menilai keputusan tersebut bisa membawa dampak besar terhadap kelanjutan pembangunan.
“Jika WIKA mundur, tentu berpengaruh pada perjanjian antara BP Batam dan BIB. Karena BIB merupakan perpanjangan tangan BP Batam dalam pengembangan kawasan bandara yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Bila proyek Terminal 2 gagal, itu juga menjadi tanggung jawab BP Batam,” ujarnya, Jumat (7/11/2025) lalu.
Lagat juga menyoroti minimnya transparansi kontrak kerja sama antara BP Batam dan BIB yang membuat publik sulit menilai sejauh mana tanggung jawab hukum dan finansial kedua pihak.
“Apakah ada konsekuensi hukum terhadap BIB atau BP Batam akibat kegagalan ini? Kita tidak tahu karena kontraknya tidak pernah dibuka ke publik,” tegasnya.
Menurut Lagat, proyek Terminal 2 memiliki nilai strategis bagi pengembangan ekonomi Batam yang selama ini didorong untuk menjadi pusat logistik dan manufaktur berorientasi ekspor. Pemerintah bahkan telah menggelontorkan anggaran ratusan miliar rupiah untuk memperlebar akses jalan menuju bandara menjadi lima lajur sebagai penunjang mobilitas logistik.
“Kalau Terminal 2 tidak jadi, investasi besar itu akan sia-sia. BP Batam harus ikut mencari solusi,” pungkasnya.
Meski diwarnai tantangan, BP Batam menegaskan tetap berkomitmen menyelesaikan proyek Terminal 2 dengan standar kualitas internasional. Pihaknya akan menunggu hasil evaluasi mendalam sebelum mengambil langkah lanjutan terkait posisi WIKA dan rencana pengganti kontraktor.
“Kami berharap proses ini bisa cepat tuntas. Bandara Hang Nadim adalah simbol pertumbuhan ekonomi Batam. Pembangunan Terminal 2 harus dilanjutkan agar manfaat ekonominya bisa segera dirasakan masyarakat,” ujar Amsakar menutup pernyataannya.(Iman Suryanto)
