“APBD kita turun drastis. Karena itu, kita butuh dukungan semua pihak agar masyarakat tetap makmur dan ekonomi tetap bergerak meski pemerintah tidak punya anggaran besar,” ujarnya.
“Yang penting masyarakat sejahtera, bukan besar kecilnya uang pemerintah,” tambahnya.
Wahyu menekankan bahwa tahun 2026 akan menjadi momentum penting karena Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA) mulai dibahas. Dokumen itu berlaku hingga 40 tahun, sehingga masukan dari komunitas, paguyuban etnis, akademisi, dan media sangat diperlukan.
“Kalau terlalu banyak masukan bisa bias, karena itu kami undang sekitar 50 orang yang relevan. RIPDA ini harus mencerminkan aspirasi publik agar pariwisata Kepri benar-benar maju,” katanya.
Batam Kekurangan Destinasi Wisata Baru
Dalam diskusi itu, praktisi pariwisata Surya Wijaya yang juga Founder Asosiasi Pariwisata Bahari Indonesia menyebut Batam selama ini kekurangan destinasi wisata berbasis budaya dan kearifan lokal. Mayoritas lokasi yang populer adalah resort dan hotel yang dimiliki swasta, bukan destinasi resmi.
Ia mencontohkan tingginya kunjungan Singapura dan Malaysia ke Batam bukan karena Batam memiliki destinasi kuat, tetapi karena faktor kedekatan geografis.
“Batam ini kekurangan destinasi. Budaya dan kearifan lokal belum diangkat. Bahkan, banyak tamu luar negeri datang hanya makan, belanja, lalu pulang. Kita butuh destinasi budaya yang hidup, bukan hanya mal dan resort,” jelas Surya.
Ia menilai momentum pertemuan dengan DPRD, paguyuban, dan media merupakan langkah awal untuk menghadirkan destinasi baru berbasis budaya Melayu, Jawa, Sunda, Betawi dan etnis lain yang lama tumbuh di Batam.
