“Kota Batam menjadi salah satu pusat permintaan terbesar karena menampung sekitar 58–60 persen populasi penduduk Kepri. Besarnya konsentrasi penduduk tersebut membuat kelancaran pasokan pangan ke Batam berpengaruh terhadap dinamika harga di tingkat provinsi, “jelasnya.
Komoditas cabai menjadi perhatian khusus karena pergerakan harganya dapat memengaruhi inflasi. Ketika pasokan terganggu atau permintaan meningkat, harga cabai berpotensi mengalami kenaikan dan menambah tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga.
Dalam pengelolaan pangan, tambahnya, pemerintah menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan kepentingan konsumen dan produsen. Masyarakat menginginkan harga pangan yang terjangkau, sedangkan petani membutuhkan harga jual yang layak agar usaha mereka tetap menguntungkan.
Nyanyang menilai pengaturan pasokan perlu dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan pasar sekaligus kondisi produksi petani lokal.
Pasokan dari luar daerah, seperti sayuran dan telur dari Medan, ayam dari Lampung, Payakumbuh atau Padang, serta produk pertanian dari Surabaya, perlu dikelola berdasarkan kebutuhan dan perkembangan permintaan.
“Pengendalian tersebut bukan semata-mata untuk membatasi pasokan dari luar, melainkan menjaga agar ketersediaan pangan tetap mencukupi tanpa menimbulkan kelebihan pasokan yang berpotensi menekan harga jual hasil produksi petani lokal, ” tegasnya.
Dalam konteks ini, koordinasi antara pemerintah provinsi dan tujuh kabupaten/kota menjadi penting. Dinas yang membidangi perdagangan dan pertanian perlu menyelaraskan informasi kebutuhan, produksi, distribusi, dan perkembangan harga secara berkala.
HKTI juga berperan mendorong sinergi antara petani, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya agar keseimbangan pasokan dan permintaan dapat terjaga.
