Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan bahwa pembangunan koperasi tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik semata, melainkan harus disiapkan dengan model bisnis yang profesional agar mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.
“Koperasi Merah Putih ini harus menjadi pusat aktivitas ekonomi desa. Saya meminta seluruh pengurus menyiapkan rencana bisnis secara matang, profesional, dan sesuai potensi daerah agar koperasi ini benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Nyanyang.
Selain penguatan kelembagaan koperasi, Pemprov Kepri juga mendorong pengembangan sektor unggulan Natuna, khususnya komoditas kelapa, yang akan menjadi bagian dari rantai pasok ekonomi baru di wilayah perbatasan tersebut.
Sebanyak 350 hektare lahan disiapkan untuk program pengembangan bibit kelapa yang nantinya akan dikelola masyarakat petani sebagai bagian dari kolaborasi dengan program Kementerian Pertanian.
Nyanyang menilai pengembangan komoditas unggulan harus terintegrasi dengan koperasi dan UMKM agar tercipta ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.
“Natuna memiliki potensi besar, terutama sektor perkebunan dan hasil komoditas lokal. Pemerintah ingin memastikan potensi ini dikelola melalui sistem ekonomi yang sehat, sehingga koperasi menjadi pusat distribusi, pengolahan hingga pemasaran produk masyarakat,” katanya.
Riki Rionaldi menambahkan, seluruh pengurus koperasi saat ini juga diminta mempersiapkan diri menghadapi agenda nasional yang akan dipantau langsung Presiden Prabowo Subianto melalui sambungan virtual pada 16 Agustus 2026 mendatang.
Pemprov Kepri optimistis percepatan program Koperasi Merah Putih akan menjadi fondasi penting dalam membangun ekonomi kerakyatan di Natuna, sekaligus membuka peluang hilirisasi komoditas unggulan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Iman Suryanto)
