IDNNEWS.CO.ID, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus memperkuat fondasi pembangunan dari tingkat desa. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, saat melakukan audiensi bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri, J Devi Sudarso, didampingi jajaran Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Provinsi Kepri di Kantor Kejati Kepri, Senggarang, Tanjungpinang, Jumat (22/5/2026).
Pertemuan ini bukan sekadar agenda silaturahmi, tetapi menjadi langkah strategis memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga desa untuk memastikan pembangunan berjalan efektif, terintegrasi, dan tepat sasaran hingga ke tingkat akar rumput.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Nyanyang menegaskan bahwa desa memiliki posisi sentral dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Kepulauan Riau. Karena itu, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai sangat penting dalam mengawal berbagai program prioritas pemerintah.
Menurutnya, BPD bukan hanya berfungsi sebagai lembaga pengawasan desa, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam memastikan keberhasilan program-program seperti ketahanan pangan, sekolah rakyat, Koperasi Merah Putih Nelayan, pengentasan kemiskinan, hingga pencegahan anak putus sekolah.
“Silaturahmi ini penting dilakukan agar sebelum ada persoalan, kita sudah membangun komunikasi dan pendampingan terlebih dahulu. Desa harus menjadi bagian dari pembangunan yang terintegrasi,” ujar Nyanyang.
