Pernyataan tersebut memicu beragam tanggapan dari masyarakat, mulai dari dukungan atas ketegasan pemerintah dalam menjaga aset daerah hingga kritik terkait pilihan kata yang dinilai sensitif.
Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, pesan utama dalam video tersebut menekankan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga aset, infrastruktur, serta lingkungan dari aktivitas ilegal.
Langkah pengawasan terhadap pengambilan pasir ilegal dan penataan administrasi kependudukan disebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban serta keberlanjutan pembangunan di Batam.
Merespon hal ini, Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memberikan klarifikasi terkait isu yang dinilai menyinggung aspek sensitif di tengah masyarakat.
Kepala Diskominfo Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan bahwa dinamika tersebut perlu disikapi secara bijak dan tidak diperbesar sehingga berpotensi mengganggu keharmonisan sosial.
“Setiap informasi yang beredar hendaknya disaring dengan cermat. Jangan sampai perbedaan pandangan justru memicu kesalahpahaman yang lebih luas,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).
Ia menegaskan, Pemko Batam berkomitmen menjaga stabilitas daerah dengan mengedepankan komunikasi yang inklusif, santun, dan bertanggung jawab. Menurutnya, perbedaan pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dikelola secara dewasa.
Isu ini mencuat setelah muncul kritik dari sejumlah pihak terhadap pernyataan yang dinilai mengandung muatan sensitif dan berpotensi menimbulkan tafsir beragam di ruang publik. Kondisi tersebut kemudian memicu perhatian berbagai kalangan, termasuk lembaga pengawas pelayanan publik.
