“Kami ingin Bintan menjadi kompetitif dan berkembang pesat, sejalan dengan fokus pemerintah pada hilirisasi dan ketahanan energi,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Ketua Kadin Karimun, Afrijal. Ia berharap Kabupaten Karimun memperoleh status FTZ menyeluruh agar mampu mengejar ketertinggalan dari Batam.
Menurutnya, Karimun memiliki potensi besar sebagai pusat industri hilirisasi serta kawasan ketahanan energi. Dengan status FTZ, investasi diyakini akan meningkat, industri lokal lebih bergairah, dan penciptaan lapangan kerja semakin luas.
“Kami ingin berkembang seperti Batam. Karimun memiliki potensi kuat untuk menjadi pusat hilirisasi dan energi,” katanya.
Kadin menilai pemerintah perlu segera merespons usulan tersebut guna menciptakan ekosistem industri terintegrasi di Kepulauan Riau. Keempat wilayah—Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang—dinilai memiliki keunggulan berbeda yang saling melengkapi.
Batam selama ini dikenal sebagai pusat kawasan industri dan manufaktur, sementara Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang dinilai memiliki potensi besar untuk hilirisasi sumber daya, pengembangan energi, industri jasa, serta perdagangan.
Dengan integrasi kawasan, Kepulauan Riau berpotensi menjadi klaster industri dan logistik strategis yang mampu menarik investasi global serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok internasional.
