Pertumbuhan ekonomi yang positif disertai dengan terjaganya inflasi tersebut turut tercermin pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kepri, serta akseptansi system pembayaran digital.
Sepanjang tahun 2024 terjadi peningkatan dari sisi jumlah user, merchant volume, dan nominal transaksi QRIS yang mencerminkan bagaimana preferensi masyarakat terhadap transaksi non tunai terus meningkat.
Selain itu, tegasnya lagi, Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) juga terus ditingkatkan, dengan delapan Pemda di Kepri berhasil mempertahankan status Digital.
Capaian ini juga memperoleh apresiasi di tingkat nasional dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) 2024.
“Ke depan, prospek perbaikan ekonomi Nasional dan Kepri masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan, mulai dari ketegangan geopolitik yang belum mereda, perubahan iklim, hingga dinamika arah kebijakan ekonomi negara maju,” tambahnya.
Untuk itu, sinergi kebijakan perlu dipererat untuk memperkokoh daya tahan perekonomian serta memperkuat transformasi ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas inflasi, yang dapat dicapai antara lain melalui langkah-langkah strategis.
Yakni mendorong hilirisasi bahan baku dan sumber daya alam yang ada di Kepri untuk memperkuat local value chain; Mendorong keberlanjutan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) melalui penguatan sinergi dan kolaborasi seluruh stakeholders; serta Memperkuat iklim dan promosi investasi, termasuk penguatan KEK yang ada di Kepri sebagai daya tarik investor, serta perluasan dan diversifikasi pasar ekspor.
Mempertimbangkan hal-hal tersebut, Bank Indonesia memproyeksikan perekonomian Kepri pada tahun 2024 dapat tumbuh pada kisararn 4,6 hingga 5,4% (yoy), dan optimis dapat terus meningkat pada rentang 4,9 s.d 5,7% (yoy) di tahun 2025.
“Sementara itu, tingkat inflasi juga diprakirakan berada di dalam rentang sasaran 2,5 1% (yoy) pada tahun 2024, dan tetap terjaga di target yang sama pada tahun 2025,” jelasnya. (iman)
