Ia menambahkan, akumulasi utang yang terus bertambah setiap tahun tanpa diimbangi peningkatan kapasitas fiskal daerah dapat memunculkan penilaian negatif dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Lebih jauh, Rafky menilai bahwa berutang bukan satu-satunya opsi pembiayaan pembangunan di Kepulauan Riau. Ia mengingatkan pernyataan Menteri Keuangan yang menyebutkan bahwa pengurangan dana transfer ke daerah dilakukan karena faktor efisiensi dan pemborosan, sementara anggaran pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat di daerah justru mengalami peningkatan.
“Artinya masih ada peluang lain. Pemprov Kepri bisa melakukan lobi-lobi ke pemerintah pusat agar proyek-proyek pembangunan yang direncanakan dengan dana utang itu dialihkan pembiayaannya ke APBN melalui proyek pemerintah pusat,” paparnya.
Menurut Rafky, strategi tersebut akan jauh lebih aman bagi keuangan daerah karena tidak menambah beban utang yang pada akhirnya harus dibayar bersama oleh masyarakat Kepri. Dengan komunikasi dan koordinasi yang kuat dengan pemerintah pusat, pembangunan daerah tetap dapat berjalan tanpa meningkatkan risiko fiskal jangka panjang.
Rencana pinjaman Rp400 miliar ini pun menjadi ujian penting bagi Pemprov Kepri dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan percepatan pembangunan dan kehati-hatian pengelolaan keuangan daerah.
Keputusan akhir diharapkan benar-benar mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan politik agar pembangunan yang dilakukan tetap berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. (Iman Suryanto)
