Secara posisi nasional, Kepri menempati peringkat ke-4 terendah nasional, setelah Bali, Kalimantan Selatan, dan DKI Jakarta, serta menjadi yang terendah di Pulau Sumatera.
Dalam RPJMD 2025–2030, target kondisi akhir kemiskinan berada pada kisaran 3,55–2,26 persen, dengan proyeksi penurunan bertahap hingga 2030. Penurunan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kepri semakin inklusif dan menyentuh masyarakat lapisan bawah.
Indeks Kerukunan Umat Beragama Konsisten TOP 5 Nasional
Kepri tidak hanya unggul secara ekonomi dan sosial, tetapi juga dalam harmoni kehidupan beragama. Pada tahun 2025, Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kepri mencapai 83,68, terdiri dari toleransi: 88,34, kebersamaan: 82,65, dan kesetaraan: 80,68
Nilai ini menempatkan Kepri dalam kategori tinggi, mencerminkan kondisi sosial yang harmonis dan inklusif. Selama empat tahun berturut-turut hingga 2025, Kepri konsisten sebagai TOP 5 Provinsi Terukun se-Indonesia. Di Pulau Sumatera, Kepri menempati peringkat ke-3 IKUB 2025.
Secara nasional, Kepri berada di klaster atas bersama Papua & Sulawesi Utara (85,27), Kep. Bangka Belitung (85,41), Sumatera Barat (85,06), serta DI Yogyakarta (83,26), kemudian Kepri (83,68).
Capaian ini menjadi bukti keberhasilan sinergi pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat dalam menjaga dialog lintas iman dan kesetaraan hak beragama.
Dalam satu tahun kepemimpinan Gubernur Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura, arah pembangunan Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan capaian yang terukur dan berbasis data, mencakup sektor lingkungan, infrastruktur, kesehatan, pangan, sosial, dan ekonomi.
Lingkungan, Satpras dan Infrastruktur
Pada sektor Lingkungan, Sarpras, dan Infrastruktur, pembangunan tetap berpijak pada prinsip keberlanjutan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat dari 69,47 pada 2021 menjadi 75,05 pada 2024. Capaian IKLH Kepri ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan IKLH Nasional sebesar 72,87 persen.
