IDNNEWS.CO.ID, Jakarta – Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tak masuk dalam RPJMN 2024-2029 harus dihentikan.
Tercatat, ada tiga PSN yang tak masuk dalam RPJMN itu di antaranya ada PSN PIK 2 Tropical Coastland di Banten, PSN Rempang Eco City di Kepri, dan PSN Bendungan Bener di Jawa Tengah.
Sejumlah PSN tersebut tidak ada dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2024-2029 yang ditandatangani Prabowo pada 10 Februari 2025 lalu. Proyek-proyek itu sebelumnya diberi status PSN oleh Presiden ke-7 Joko Widodo.
Dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025, beberapa PSN yang akan dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam lima tahun ke depan termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan giant sea wall atau tanggul laut raksasa.
Selain membuat program baru, Prabowo dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 menyatakan berkomitmen melanjutkan sejumlah proyek di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang berstatus carry over.
Kementrans Bakal Bangun 600 Unit Rumah Baru di Rempang
Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi (Kementrans) berencana membangun 600 unit rumah tambahan di kawasan Batam-Rempang-Galang (Barelang), Kepulauan Riau.
Pembangunan ini menjadi bagian dari solusi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung kelancaran Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City.
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, program ini merupakan bagian dari pendekatan transmigrasi lokal yang tidak hanya berfokus pada relokasi, tetapi juga peningkatan kualitas hidup warga. Menurutnya, kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kawasan Barelang.
“Ini merupakan paradigma baru Transmigrasi. Nanti persoalan konflik berkepanjangan yang menentang PSN Rempang Eco City ini, akan kita ambil alih solusinya, demi kesejahteraan masyarakat setempat,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (7/3/2025) usai dalam pertemuan dengan Wali Kota Batam dan jajaran di Jakarta.
Iftitah, melanjutkan, saat ini, sebanyak 350 unit rumah telah dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun, jumlah tersebut dinilai belum cukup untuk menampung seluruh warga terdampak.
Pembangunan ini bukan sekadar pemindahan tempat tinggal, tetapi juga memastikan warga mendapatkan akses pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang ekonomi yang lebih baik.
Kondisi Batam sangat berbeda jauh dengan Singapura. Padahal, Rempang berada di Batam dan berbatasan langsung dengan Singapura. Ia berharap, kondisi Batam bisa melampaui Singapura saat Indonesia menginjak usia emas pada 2045. Batam bisa maju, bahkan melampaui Singapura.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyambut baik langkah ini dan berharap pemerintah pusat dapat segera merealisasikan tambahan rumah bagi warga Rempang. Selain penyediaan rumah, Kementrans juga didorong untuk membangun infrastruktur pendukung, termasuk fasilitas umum dan dermaga.
Keberlanjutan PSN Rempang Eco City sangat bergantung pada bagaimana pemerintah menangani kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
“Kami mengapresiasi dukungan dari Kementrans. Harapan kami, pembangunan rumah ini bisa segera terealisasi agar warga memiliki tempat tinggal yang layak. Selain itu, pembangunan dermaga juga sangat penting untuk memperlancar mobilitas dan perekonomian warga,” kata Amsakar.
Pemko Batam menilai pembangunan permukiman yang layak harus diimbangi dengan aksesibilitas yang baik agar warga dapat menjalankan aktivitas ekonomi dengan optimal. (**)
