Dari sisi keuangan, pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan menunjukkan kondisi yang cukup solid. Hingga akhir 2025, aset bersih DJS Kesehatan tercatat sebesar Rp30,04 triliun dengan hasil investasi mencapai Rp3,94 triliun.
Stabilitas keuangan tersebut menjadi faktor penting menjaga keberlanjutan program, terutama di tengah meningkatnya biaya layanan kesehatan yang pada 2025 mencapai Rp191,3 triliun. Sebanyak 26,42 persen dari total pembiayaan itu digunakan untuk menangani penyakit katastropik atau penyakit berbiaya tinggi seperti jantung, stroke, gagal ginjal, dan kanker.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan keberlanjutan finansial Program JKN menjadi tantangan utama ke depan, terutama dalam menjaga kualitas layanan sekaligus memperluas kepesertaan aktif masyarakat.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menilai pembiayaan kesehatan melalui Program JKN harus dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar beban anggaran.
Menurutnya, keberlanjutan sistem kesehatan nasional akan menjadi fondasi utama dalam membangun modal manusia unggul yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.
Dengan skala kepesertaan hampir menyentuh seluruh populasi nasional, Program JKN kini dinilai sebagai salah satu instrumen ekonomi sosial terbesar di Indonesia yang secara langsung menopang konsumsi rumah tangga, produktivitas tenaga kerja, serta ketahanan ekonomi masyarakat. (***)
