“Pengembangan UMKM dan digitalisasi keuangan menjadi perhatian utama agar masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan ekonomi yang cepat,” ujarnya.
Luki menjelaskan bahwa struktur geografis Kepri yang terdiri dari lebih dari dua ribu pulau dan berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga menjadikan pembangunan ekonomi daerah menghadapi tantangan tersendiri.
Kondisi ini sekaligus memberikan peluang strategis dalam penguatan konektivitas, perdagangan, dan investasi lintas negara.
Meski memiliki tantangan geografis, pemerintah tetap optimistis pertumbuhan ekonomi Kepri dapat terus terjaga.
Luki menegaskan bahwa dukungan Bank Indonesia dan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menjaga momentum ekonomi daerah.
Pemerintah Provinsi Kepri juga berkomitmen menjaga inflasi agar tetap berada pada kisaran sasaran nasional, yakni 2,5 ± 1 persen untuk tahun 2025 dan 2026.
Inflasi Kepri pada Oktober tercatat sebesar 3,1 persen, sedikit naik dari September yang berada pada level 2,8 persen. Fluktuasi tersebut dipengaruhi dinamika pasokan yang kini terus diperkuat pengawasannya.
“Kita terus berupaya memastikan inflasi tetap terkendali dengan menjaga pasokan dan memperkuat koordinasi lintas instansi,” tegas Luki.
Ke depan, Pemerintah Kepri berkomitmen memperkuat digitalisasi di sektor keuangan dan pelayanan publik sebagai langkah strategis dalam mendorong daya saing daerah.
Transformasi digital diyakini dapat memperluas akses layanan, meningkatkan efisiensi pemerintahan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi. (Iman)
