Menurut Osman, BP Batam merupakan lembaga strategis yang memiliki peran besar dalam pengelolaan kawasan dan iklim investasi. Oleh karena itu, setiap pernyataan pimpinan BP Batam harus menjaga marwah institusi dan tidak membuka ruang spekulasi publik.
“Jabatan Kepala BP Batam bukan milik pribadi dan tidak boleh dipersepsikan seolah-olah bisa diwariskan atau dikaitkan dengan relasi personal. Pernyataan yang bernada perintah atas dasar hubungan pribadi sangat tidak elok dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik,” tegasnya.
Osman juga menilai, polemik ini seharusnya menjadi refleksi penting bagi seluruh pejabat publik agar lebih berhati-hati dalam berkomunikasi, terutama di ruang terbuka yang dikonsumsi masyarakat luas.
“Etika komunikasi pejabat publik itu sangat penting. Sekali pernyataan disampaikan, dampaknya bisa meluas dan mencederai kredibilitas lembaga. Kami mendorong agar ada klarifikasi resmi supaya tidak menimbulkan asumsi liar di tengah masyarakat,” tambahnya.
Publik pun berharap agar ke depan, pejabat publik dapat lebih profesional, proporsional, dan berfokus pada kepentingan institusi serta masyarakat, bukan pada urusan personal.
Polemik ini sekaligus menjadi pengingat bahwa transparansi, etika, dan kehati-hatian dalam berkomunikasi merupakan kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara. (Iman)
