Selain itu, masih ada kebutuhan besar akan penguatan infrastruktur dan utilitas di luar kawasan industri, yang kerap membuat proses investasi tidak berjalan mulus.
Menurut Ma’ruf, tantangan tersebut harus diurai dengan langkah nyata dan tidak bisa hanya diselesaikan melalui koordinasi normatif. “Satgas jangan hanya menjadi forum koordinasi, tetapi harus menjadi problem solver dengan mandat eksekusi yang kuat,” tegasnya.
Lebih lanjut, HKI menilai ada sejumlah langkah krusial yang perlu diperkuat oleh Satgas Investasi. Pertama, menjadikan Satgas sebagai single command yang dapat menjembatani kepentingan pusat dan daerah, sehingga tidak ada lagi pertentangan aturan terkait izin, tata ruang, maupun regulasi.
Kedua, menerapkan model case management untuk mengawal langsung investasi prioritas. Dengan mekanisme ini, hambatan spesifik dapat diselesaikan cepat melalui jalur lintas kementerian/lembaga.
Ketiga, memastikan layanan investasi berjalan sesuai target waktu melalui penerapan service level agreement (SLA). Hal ini dinilai penting untuk menghindari proses perizinan yang berlarut-larut dan merugikan investor.
