Dampak dari kondisi tersebut, lanjut Rikson, tidak hanya dirasakan perusahaan, tetapi juga para pekerja yang menjadi tulang punggung perekonomian Batam. Di tengah meningkatnya biaya produksi, banyak perusahaan berpotensi mengurangi jam lembur, melakukan efisiensi, hingga mengambil langkah rasionalisasi tenaga kerja.
Pada saat yang sama, masyarakat juga harus menghadapi kenaikan biaya hidup. Berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilakukan BPS, pengeluaran terbesar masyarakat Batam masih didominasi oleh kebutuhan perumahan, makanan, dan transportasi. Ketiga komponen tersebut menjadi sektor yang paling sensitif terhadap kenaikan harga akibat pelemahan rupiah.
Melihat kondisi tersebut, Rikson mendesak pemerintah daerah dan BP Batam segera menghadirkan kebijakan perlindungan sosial yang nyata bagi pekerja. Salah satu langkah yang dinilai mendesak adalah penyediaan transportasi publik gratis atau bersubsidi bagi pekerja yang beraktivitas di kawasan industri.
Selain itu, pemerintah juga diminta memberikan dukungan terhadap program kepemilikan rumah bagi buruh melalui skema pembiayaan berbunga rendah agar daya beli masyarakat tidak semakin tergerus.
“Jangan sampai pekerja menjadi korban dua kali. Di satu sisi pendapatan mereka terancam karena berkurangnya aktivitas industri, di sisi lain biaya hidup terus meningkat. Pemerintah harus hadir memberikan perlindungan,” tegasnya.
Untuk jangka panjang, Rikson menilai Batam membutuhkan perubahan strategi pembangunan ekonomi yang lebih berorientasi pada penguatan struktur industri lokal. Ia menilai kebijakan menarik investor baru tidak akan cukup jika tidak dibarengi dengan pembangunan rantai pasok domestik yang kuat.
BP Batam, kata dia, perlu membuat regulasi yang mendorong perusahaan-perusahaan besar untuk menempatkan dan memutar dana hasil ekspor mereka di perbankan lokal Batam sehingga likuiditas daerah dapat meningkat. Selain itu, industri besar juga harus didorong untuk lebih banyak menggunakan produk, jasa, dan komponen yang dipasok oleh pelaku UMKM lokal.
