IDNNEWS.CO.ID, BATAM – Rasio elektrifikasi atau jumlah rumah tangga yang telah dialiri listrik di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 98,19% hingga awal April 2025.
Ini berarti hanya sekitar 1,81 persen rumah tangga di provinsi ini yang belum mendapatkan akses listrik.
Peningkatan rasio elektrifikasi sebesar 4,47% ini terjadi selama masa kepemimpinan Gubernur Ansar Ahmad. Pada tahun 2020, rasio elektrifikasi di Kepulauan Riau tercatat sebesar 93,72%.
Angka ini terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan rincian sebagai berikut: 93,72% pada tahun 2020, 94,50% pada tahun 2021, 96,32% pada tahun 2022, dan 97,99% pada tahun 2023.
Hingga tahun ini, sebanyak 155 pulau di Kepulauan Riau telah dialiri listrik oleh PLN, sementara 31 pulau lainnya mendapatkan pasokan listrik dari bantuan pemerintah (non-PLN).
Program percepatan pemerataan listrik melalui Program Kepri Terang telah berhasil mengurangi jumlah pulau berpenghuni yang belum dialiri listrik. Pada tahun 2025, tersisa 38 pulau berpenghuni dari total 118 pulau berpenghuni yang belum mendapatkan akses listrik pada tahun 2020.
“Terdapat satu desa yang belum dialiri listrik, yakni Desa Lalang di Kabupaten Lingga, yang merupakan hasil pemekaran wilayah,” kata Gubernur Kepri, H. Ansar Ahmad, Rabu (16/4).
Di tahun 2025, tidak ada lagi sistem isolated PLN, yaitu sistem pembangkit listrik yang berdiri sendiri dan tidak terhubung dengan jaringan listrik utama PLN.
Saat ini, di Kepulauan Riau terdapat 110 sistem isolated PLN, di mana 41 sistem di antaranya beroperasi selama 24 jam, dan 69 sistem beroperasi selama 14 jam.
“Saat ini, tinggal 3 ibu kota kecamatan yang listriknya beroperasi selama 14 jam. Jumlah ini jauh menurun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 11 ibu kota kecamatan,” ujarnya.
Selama empat tahun pelaksanaan Program Kepri Terang (2021-2024), sebanyak 21 pulau telah dibangun genset atau solar home system (SHS), dan 59 desa/pulau telah dibangun jaringan listrik.
Melalui Program Kepri Terang, sebanyak 12.764 bantuan pasang baru listrik (BPBL) telah dilaksanakan, baik melalui anggaran APBD, APBN, CSR, maupun SHS.
Pada tahun 2021, total rumah tangga yang menerima bantuan pasang baru listrik mencapai 4.524 rumah tangga, diikuti 1.739 rumah tangga pada tahun 2022, 2.895 rumah tangga pada tahun 2023, dan 3.606 rumah tangga pada tahun 2024.
“Pembangunan sarana tenaga listrik di 38 pulau berpenghuni menjadi prioritas,” tambahnya.
Prioritas lainnya adalah meningkatkan jam nyala di 69 sistem isolated PLN menjadi 24 jam, terutama di tiga ibu kecamatan yang masih beroperasi selama 14 jam. Ansar optimis bahwa pemerataan listrik di Kepulauan Riau akan terwujud selama masa kepemimpinannya. (***/MI)
