Ia menjelaskan, proses verifikasi nasabah telah terintegrasi secara digital. Mulai dari tanda tangan elektronik hingga pengambilan foto identitas nasabah, seluruhnya terkoneksi dengan sistem Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) milik Kementerian Keuangan.
Integrasi tersebut diharapkan meningkatkan akurasi data penerima sekaligus memastikan penyaluran pembiayaan berjalan sesuai ketentuan.
Dradjad menyebutkan, setelah proses uji coba dan penyelesaian regulasi, program mulai dijalankan secara bertahap pada November 2026. Peluncuran secara nasional direncanakan berlangsung pada pekan ketiga atau akhir November dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait.
Pihaknya juga menyebutkan, pemilihan Batam sebagai salah satu lokasi pelaksanaan program juga memiliki pertimbangan strategis.
Dradjad menjelaskan, posisi Batam yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara di kawasan Asia menjadikannya wilayah penting dalam penguatan ketahanan ekonomi nasional, khususnya ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan.
Selain memberikan akses pembiayaan dengan bunga lebih rendah, pemerintah juga mendorong keterhubungan antara pelaku usaha mikro dengan perusahaan berskala besar.
Skema tersebut akan dikembangkan melalui program *link and match*, yakni membuka peluang bagi nasabah Mekaar untuk memasarkan produk mereka kepada perusahaan besar yang beroperasi di Batam.
Dengan demikian, dukungan pemerintah tidak hanya berhenti pada pemberian modal usaha, tetapi juga diarahkan untuk memperluas akses pasar dan membangun rantai pasok yang melibatkan pelaku UMKM.
“Ekonomi di tingkat atas sampai ekonomi rakyat harus bisa saling menguatkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi kita, terutama di daerah perbatasan,” jelasnya.
