Lebih lanjut, Amsakar mengapresiasi inisiatif pemerintah pusat yang mendorong evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Ia berharap, hasil dari rakor ini bisa menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan nasional yang lebih responsif, termasuk dalam pengalokasian dana.
“Sudah saatnya pengalokasian dana memperhatikan kondisi riil di lapangan. Dengan begitu, pemerintah daerah bisa bekerja lebih efektif dan tepat sasaran,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat kolaborasi antarpemerintah, sekaligus memperjelas pembagian kewenangan guna mendukung pelayanan publik yang optimal dan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia.(**)
