Padahal, sejak 24 Oktober 2026, pemerintah telah mengalihkan pasokan gas sebesar 31 BBTUD yang sebelumnya diekspor ke Singapura untuk memenuhi kebutuhan domestik, khususnya sektor kelistrikan.
Dari total tambahan pasokan tersebut, sebanyak 15 BBTUD disalurkan ke Batam melalui jaringan pipa WNTS–Pulau Pemping–Batam, sedangkan 16 BBTUD lainnya dialirkan melalui jaringan pipa Transgasindo.
Kadin menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme alokasi dan distribusi gas agar kebutuhan pembangkit listrik kawasan industri memperoleh kepastian pasokan.
“Kami memandang bahwa, kebutuhan gas untuk pembangkit listrik kawasan industri harus diperhitungkan sebagai bagian dari kebutuhan energi produktif dalam negeri. Jangan sampai kebijakan peningkatan pemanfaatan gas domestik justru menimbulkan persoalan baru bagi industri yang menjadi penggerak perekonomian nasional,” terangnya.
Selain persoalan pasokan, dunia usaha juga menghadapi peningkatan biaya akibat pengenaan surcharge atau biaya tambahan ketika penggunaan gas melampaui kuota yang ditetapkan.
Kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya operasional penyedia listrik kawasan industri dan berdampak terhadap tarif listrik yang harus dibayar perusahaan-perusahaan industri.
Mustava menilai kebijakan harga gas perlu mempertimbangkan daya saing kawasan industri Batam dibandingkan kawasan industri di negara-negara pesaing.
“Harga gas merupakan salah satu komponen penting dalam struktur biaya produksi dan operasional industri. Karena itu, diperlukan kebijakan harga yang kompetitif, transparan, dan berkeadilan agar energi tidak menjadi beban tambahan yang melemahkan daya tarik investasi,” tambahnya lagi.













