Kadin juga mendorong pemerintah mengevaluasi pengenaan surcharge, khususnya apabila biaya tambahan tersebut timbul akibat kebijakan pembatasan pasokan yang berada di luar kendali penyedia listrik maupun perusahaan pengguna energi.
Kadin Kepri mengingatkan bahwa persoalan energi di Batam memiliki dampak ekonomi yang luas. Berdasarkan data, kawasan industri di Batam menyerap sekitar 100.000 tenaga kerja langsung, sementara jumlah tenaga kerja tidak langsung jauh lebih besar.
Ketidakpastian pasokan gas dan meningkatnya biaya energi dapat mengganggu proses produksi, menurunkan daya saing produk, menghambat ekspansi usaha, bahkan mendorong perusahaan mempertimbangkan pemindahan kegiatan produksinya ke negara lain yang menawarkan kepastian energi dan biaya operasional lebih kompetitif.
“Yang perlu kita jaga bukan hanya keberlangsungan operasional perusahaan, tetapi juga investasi, lapangan pekerjaan, aktivitas ekspor, serta pertumbuhan ekonomi Batam dan Kepulauan Riau. Kepastian energi merupakan bagian penting dari kepercayaan investor,” tegasnya.
Dalam forum bersama Komisi XII DPR RI tersebut, Kadin Kepri menyampaikan delapan rekomendasi strategis untuk menyelesaikan persoalan pasokan dan harga gas di Batam.
Pertama, meminta Kementerian ESDM, SKK Migas, dan PGN mengevaluasi serta mencabut kebijakan pengendalian pemakaian gas yang mengakibatkan pengurangan pasokan bagi penyedia listrik kawasan industri.
Kedua, menetapkan alokasi gas yang adil, jelas, terukur, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kapasitas pembangkit serta kebutuhan perusahaan industri.













