Adapun pengajuan pembiayaan dan pengelolaan keuangan daerah sendiri telah diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah, sehingga menjadi pedoman utama bagi seluruh pihak yang terlibat.
Lebih lanjut, OJK memandang bahwa pinjaman daerah dapat meningkatkan kredibilitas kinerja Pemerintah Daerah, asalkan dikelola secara transparan dan akuntabel. Penggunaan dana pinjaman juga harus diarahkan pada sektor-sektor yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi daerah tanpa membebani fiskal secara berlebihan.
“Yang terpenting adalah menjaga kesinambungan APBD agar tidak terganggu oleh kewajiban pembayaran pinjaman di masa depan,” tegasnya.
OJK Kepri pada prinsipnya mendukung upaya percepatan pembangunan daerah melalui pembiayaan yang sehat dan bertanggung jawab, dengan tetap menempatkan stabilitas sistem keuangan, tata kelola, serta kepatuhan terhadap regulasi sebagai prioritas utama.
Dengan pendekatan tersebut, pinjaman daerah diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek atas keterbatasan fiskal, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan di Kepulauan Riau. (Iman)
