IDNNEWS.CO.ID, Bekasi — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) kembali mempertegas komitmennya dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026.
Survei berskala nasional ini menjadi pijakan utama penyusunan kebijakan literasi dan inklusi keuangan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Pelaksanaan SNLIK 2026 dipantau langsung oleh pimpinan tiga lembaga tersebut di Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (9/2/2026). Hadir dalam kegiatan ini Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK sekaligus Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, serta Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti.
Friderica menjelaskan, SNLIK 2026 memiliki arti strategis karena tingkat literasi dan inklusi keuangan berkorelasi langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
“Tujuan utama kami adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan produk dan jasa keuangan di sektor jasa keuangan,” ujar Friderica.
Ia menambahkan, terdapat sejumlah pembaruan penting pada SNLIK tahun ini. Untuk pertama kalinya, survei ini melibatkan LPS sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Selain itu, hasil survei akan menyajikan indeks literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat provinsi.
Menurut Friderica, data tingkat provinsi sangat penting agar pemerintah daerah dapat mengetahui posisi masing-masing wilayah sekaligus berkontribusi aktif dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di daerahnya.
Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menekankan pentingnya perluasan jumlah responden SNLIK 2026 sebagai upaya memperoleh data yang lebih akurat dan objektif.
