Jika pada tahun sebelumnya jumlah responden hanya sekitar 10 ribu orang, tahun ini meningkat signifikan menjadi 75 ribu responden yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Tahun ini kita menambah jumlah sampelnya. Dari 10.000 menjadi 75.000 responden, sehingga kita dapat memperluas basis analisis hingga ke tingkat provinsi,” kata Anggito.
Ia menegaskan, LPS akan terus mendukung pelaksanaan SNLIK dan berharap ke depan cakupan survei dapat semakin luas. Data hasil survei ini diharapkan menjadi dasar kuat bagi OJK dan LPS dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk memperkuat ekosistem keuangan nasional.
Senada dengan itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi kolaborasi produktif antara BPS, OJK, dan LPS yang memungkinkan perluasan cakupan SNLIK 2026.
“Pada 2026 ini kolaborasi diperluas dengan LPS, sehingga jumlah sampel meningkat menjadi 75.000. Dengan begitu, kita dapat menghasilkan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan hingga tingkat provinsi di 38 provinsi se-Indonesia,” ujar Amalia.
Amalia juga mengimbau masyarakat untuk terbuka saat menerima petugas pendataan. Ia memastikan kerahasiaan jawaban responden serta keamanan data pribadi dijaga ketat sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.
Pendataan SNLIK 2026 dilaksanakan pada 4–18 Februari 2026 dengan menyasar 75.000 responden berusia 15–79 tahun di 38 provinsi, mencakup 514 kabupaten/kota dan 7.500 Satuan Wilayah Setempat (SLS).
Proses pendataan dilakukan secara tatap muka menggunakan aplikasi Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) oleh 2.744 Petugas Pendata Lapangan (PPL) dan 1.016 Petugas Pemeriksa Lapangan (PML). Setiap PPL bertanggung jawab pada dua hingga tiga SLS dengan pendampingan PML.
