Pendapatan per kapita Botswana naik dari sekitar US$70 pada 1966 menjadi lebih dari US$7.500 pada 2024. Yang menarik, keberhasilan itu tidak dibangun melalui nasionalisasi emosional atau monopoli total negara, melainkan melalui kontrak yang kredibel, birokrasi teknokratis, dan disiplin fiskal yang kuat. Bukankah masalah terbesar banyak negara berkembang sebenarnya bukan kurangnya sumber daya, melainkan ketidakmampuan elite politik menahan godaan rente?
Sebaliknya, Venezuela adalah kisah tentang bagaimana negara bisa perlahan berubah dari pengelola sumber daya menjadi korban dari sumber daya itu sendiri. Pada awal 2000-an, PDVSA termasuk perusahaan minyak terbesar dunia dengan produksi lebih dari 3 juta barel per hari. Tetapi ketika loyalitas politik mulai lebih penting daripada kompetensi teknokratis, perusahaan itu berubah menjadi alat patronase rezim.
Pada 2024, produksi minyak Venezuela tinggal sekitar 800 ribu barel per hari, sementara hiperinflasi menghancurkan ekonomi domestik dan jutaan orang meninggalkan negaranya. Jika perusahaan negara akhirnya menjadi instrumen politik jangka pendek, apakah monopoli negara masih bisa disebut sebagai kedaulatan ekonomi, atau hanya bentuk lain dari konsentrasi kekuasaan?
Pendukung PT DSI sering berbicara seolah pasar adalah musuh negara. Tetapi masalah Indonesia bukan semata pasar yang terlalu kuat; masalahnya justru negara yang terlalu lemah untuk mengatur pasar secara konsisten. Investor global sebenarnya tidak alergi terhadap perusahaan negara.
Mereka menerima Petronas di Malaysia, Equinor di Norwegia, bahkan CNOOC di Tiongkok. Yang mereka takutkan bukan keberadaan negara, melainkan negara yang berubah-ubah, tidak transparan, dan menggunakan kekuasaan ekonomi untuk kepentingan politik jangka pendek. Bukankah modal internasional selalu lebih takut pada ketidakpastian dibanding ideologi?
Itulah sebabnya reaksi pasar terhadap wacana Danantara sebenarnya tidak sesederhana yang dibayangkan banyak orang. Ketika IHSG melemah sekitar 1,8 persen dan rupiah sempat menyentuh Rp16.050 per dolar AS pada Februari 2025, sebagian pengamat langsung menyimpulkan investor panik melihat negara ingin ikut berdagang.
Tetapi studi event study LPEM FEB UI menunjukkan bahwa pelemahan tersebut tidak signifikan secara statistik setelah memperhitungkan faktor global seperti kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat dan penguatan indeks dolar. Pasar ternyata tidak otomatis menolak intervensi negara. Pasar hanya ingin tahu satu hal: apakah negara memiliki aturan yang dapat dipercaya?
