IDNNEWS.CO.ID, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah Gedung Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) pada Senin (10/2). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, penggeledahan itu dilakukan terkait kasus impor minyak mentah.
“Kalau kemarin kan saya dapat info penggeledahan terkait impor crude 2018-2023,” kata Bahlil, ditemui usai acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2025 di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2025).
Bahlil juga enggan menjawab soal keterkaitan penggeledahan itu dengan pencopotan Achmad Muchtasyar dari posisi Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas). Menurutnya kebijakan tersebut biasa terjadi di institusi.
“Itu biasa, bagian daripada konsolidasi institusi. Biasa saja,” ujar Bahlil.
Pencopotan jabatan juga baru bisa dilakukan melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres). Sambil berjalan menunggu aturan tersebut, Bahlil menonaktifkan Achmad.
“Kalau yang copot itu kan harus pakai Keppres, sambil berjalan nonaktif. Mulai kemarin,” kata dia.
Untuk menjalankan fungsi Ditjen Migas, Bahlil menunjuk Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batu Bara (Minerba) Tri Winarno sebagai Pelaksanaan Harian (Plh) Dirjen Migas.
“Plh Dirjen Migas adalah Dirjen Minerba (Tri Winarno),” ujar Bahlil.
Sebagai informasi, Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Sebanyak 70 saksi telah diperiksa oleh penyidik terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), subholding dan kontraktor kontrak kerja sama pada periode 2018-2023.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung memastikan penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) di Gedung Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) pada Senin (10/2) tidak mengganggu aktivitas di Kementerian ESDM.
“Tidak ada kendala. Ini dari kementerian tetap berjalan normal,” kata Yuliot saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025)
