Kehadiran koperasi berbasis desa dan kelurahan diharapkan mampu mengkonsolidasikan kebutuhan masyarakat sehingga distribusi bisa dilakukan secara kolektif, lebih efisien, dan berdaya saing.
Selain logistik, isu strategis lain adalah tingginya ketergantungan Kepri terhadap pasokan barang dari luar daerah. Selama ini, sebagian besar kebutuhan pokok masih didatangkan dari wilayah lain di Indonesia.
Riki menjelaskan bahwa koperasi diharapkan dapat berperan sebagai agregator produksi lokal. Artinya, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga sebagai pusat pengumpulan, pengolahan, dan distribusi produk lokal.
“Ke depan, koperasi diharapkan mampu menjadi agregator produksi lokal sekaligus mendorong substitusi impor dari daerah lain,” jelasnya.
Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan kemandirian ekonomi daerah serta memperkuat rantai nilai produk lokal. Dengan meningkatnya produksi lokal, peluang terciptanya lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan masyarakat juga semakin terbuka.
Dalam diskusi tersebut juga muncul kekhawatiran sebagian pelaku usaha terkait potensi persaingan antara koperasi dan UMKM yang sudah ada. Namun, Riki menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih justru dirancang sebagai wadah penguatan UMKM, bukan pesaing.
Menurutnya, koperasi akan memperluas akses pasar, pembiayaan, serta memperkuat posisi tawar pelaku UMKM. Dengan model kolektif, UMKM dapat memperoleh efisiensi skala yang sebelumnya sulit dicapai secara individu.
“Koperasi Merah Putih bukan memakan pelaku UMKM. Justru koperasi menjadi wadah UMKM untuk berkembang,” tegasnya.










