“Penyaluran bantuan harus tepat guna dan sesuai dengan tipologi nelayan. Jangan sampai salah sasaran,” tegasnya.
Lebih jauh, Amsakar menyampaikan bahwa pembangunan Batam kini tidak lagi terfokus semata pada infrastruktur, melainkan turut mengedepankan pemberdayaan masyarakat, terutama nelayan dan warga pesisir.
“Tata kelola pemerintahan saat ini bergerak ke arah pemberdayaan masyarakat. Nelayan dan pesisir menjadi prioritas,” tambahnya.
Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Yudi Admajianto, melaporkan bahwa alokasi anggaran bantuan sarana dan prasarana nelayan tahun ini mencapai Rp6,7 miliar. Bantuan tersebut meliputi 51 unit mesin tempel 15 PK, 11 unit mesin ketinting GX 200, jaring, serta sejumlah sarana pendukung lainnya.
“Ini bentuk keberpihakan pemerintah agar nelayan dapat terus bertahan, terutama dengan semakin jauhnya area tangkapan sebagai dampak pembangunan yang pesat di Batam,” jelas Yudi.
Perwakilan nelayan, Ramadhan, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah daerah. Ia berharap pemberdayaan nelayan terus ditingkatkan sehingga produktivitas melaut semakin optimal. (**)
