Ia mencontohkan, Kota Batam selama ini berperan sebagai hub distribusi ke berbagai daerah di Kepri, seperti Karimun, Anambas, Natuna, dan Lingga. Namun, pasokan sering terhenti karena kebijakan yang tidak konsisten.
“Untuk Karimun bahkan sempat terjadi kekosongan barang. Setelah kuota selesai, suplai terhenti. Kondisi ini rawan menimbulkan gejolak,” tambahnya.
Menurutnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Bea Cukai perlu memberikan kepastian. Jika barang memang dilarang masuk, kata Sadmi, maka harus dicari solusi alternatif pasokan, misalnya dari Jawa.
“Yang penting ada kepastian, jangan setengah-setengah. Karena ketahanan pangan di Kepri sangat bergantung pada kebijakan ini,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti adanya ketidakadilan di lapangan. Di satu sisi, importir resmi harus membayar cukai dan pajak, sementara di sisi lain ada pihak yang bisa memasukkan barang tanpa aturan jelas.
“Ini menimbulkan kesenjangan dan rasa ketidakadilan. Kami minta Bea Cukai duduk bersama asosiasi untuk memformulasikan aturan yang jelas,” pungkasnya.(iman)
