IDNNEWS.CO.ID, Jakarta – Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 1 saksi, terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu pada Senin (6/1/2025).
Adapun saksi yang diperiksa berinisial OT, selaku Operational Risk Division PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, terkait penyidikan perkara TPK dan TPPU dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawityang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indra Giri Hulu atas nama Korporasi Tersangka PT Palma Satu (TPK & TPPU), PT Siberida Subur (TPK & TPPU), PT Banyu Bening Utama (TPK & TPPU), PT Panca Agro Lestari (TPK & TPPU), PT Kencana Amal Tani (TPK & TPPU), PT Asset Pacific (TPPU), dan PT Darmex Plantations (TPPU).
Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan anak Surya Darmadi, Cheryl Darmadi, sebagai tesangka baru di kasus korupsi kegiatan usaha Duta Palma Group. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febrie Adriansyah juga menjerat Cheryl dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.
“Cheryl Darmadi, yang bersangkutan adalah Direktur Utama PT Asset Pacific dan Ketua Yayasan Darmex. Sehingga, ini akan kita proses sebagai tersangka TPPU,” ujar Febrie dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (2/1/2025).
Selain Cherly, Kejagung juga menetapkan dua tersangka korporasi baru yakni: PT Alfa Ledo dan PT Monterado Mas. Febrie mengatakan, penetapan tersangka tersebut merupakan hasil dari perkembangan perkara dugaan korupsi dan pencucuian uang yang dilakukan PT Duta Palma Group.
Setelah penetapan ini, Febrie menyatakan pihaknya akan menyita aset para tersangka untuk nantinya dipakai memenuhi kerugian negara baik berupa kerugian keuangan atau perekonomian negara.
Penetapan tersangka Cheryl berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAP-16/F.1/Fd.2/12/2024 yang terbit pada 31 Desember 2024. Surat penetapan tersangka PT Alfa Ledo dan PT Monterado Mas juga terbit di hari yang sama.
Febrie mengatakan, Kejaksaan Agung berkomitmen untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,7 triliun yang diakibatkan oleh korupsi PT Duta Palma Group. Dalam kasus ini Kejagung melalui Jaksa Penuntut Umum juga telah menuntut kerugian lingkingan hidup sebesar Rp 73,9 triliun.
Sebelumnya tujuh korporasi juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Duta Palma. Yakni: PT Panca Agro Lestari, PT Palma Satu, PT Banyu Bening Utama, PT Seberida Subur, PT Kencana Amal Tani, PT Darmex Plantations dan PT Asset Pacific.
Kasus korupsi PT Duta Palma Group juga telah menyeret Bupati Indragiri Hulu periode 1999 – 2005 dan periode 2005 – 2008, Raja Tamsir Rachman. Bersama Surya Darmadi, Raja Tamsir telah mendapat vonis penjara.
Raja Tamsir mendapat vonis 7 tahun penjara plus denda Rp 500 juta subsider penjara 6 bulan. Sementara Surya Darmadi mendapat hukuman 16 tahun penjara plus denda Rp 1 miliar serta mengembalikan kerugian negara senilai Rp 2,2 triliun.
Kasus ini bermula ketika PT Duta Palma menyuap Raja Tamsir agar menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di dalam kawasan hutan. Caranya, mereka merekayasa dokumen kelengkapan perizinan.
Dari hasil kejahatan penguasaan lahan di dalam kawasan hutan itu, tandan buah segar yang dihasilkan kemudian diolah di PT Banyu Bening Utama, PT Kencana Amal Tani, PT Bayas Biofuels (anak usaha PT Monterado Mas), PT Taluk Kuantan Perkasa (anak usaha PT Monterado Mas).
Hasil keuntungan penguasaan lahan yang tidak sah itu kemudian di tempatkan di PT Darmex Plantation yang kemudian dialihkan, ditempatkan dan disamarkan di PT Asset Pasific, Surya Darmadi, PT Alfa Ledo, PT Monterado Mas dan yayasan Darmex.
Keuntungan perusahan di bawah Duta Palma Group tersebut dirupakan sebagai bentuk deposito, setoran modal, pembayaran hutang pemegang saham, serta penempatan keuangan dan pembelian aset di dalam dan luar negeri.
“Yang seluruhnya dikendalikan oleh Surya Darmadi dan Cheryl Darmadi,” ujar Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar. (***)
