Menurutnya, pengelolaan pendapatan dari sektor-sektor strategis seperti labuh jangkar sangat penting bagi provinsi kepulauan seperti Kepri. Ia menilai kebijakan fiskal yang terlalu sentralistik justru memperlambat pembangunan di daerah-daerah yang memiliki karakteristik geografis khusus.
Lebih lanjut, Ismeth juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang menarik hampir seluruh kewenangan perizinan ke pusat, termasuk dalam sektor pertambangan dan kelautan. Menurutnya, kebijakan ini membuat daerah kehilangan ruang gerak untuk mendorong investasi dan pembangunan berkelanjutan.
“Saya menyarankan agar sebagian kewenangan perizinan dikembalikan ke daerah. Dengan begitu, pemerintah daerah bisa mengambil langkah cepat dan strategis untuk menarik investor serta memaksimalkan potensi lokal,” katanya.
Ismeth juga menyoroti pentingnya peningkatan dana transfer dari pusat ke daerah, terutama bagi wilayah kepulauan seperti Kepri yang memiliki tantangan geografis tersendiri. Ia mengingatkan bahwa 96 persen wilayah Kepri adalah lautan, yang membutuhkan biaya tinggi untuk membangun infrastruktur dan pelayanan publik yang merata.
“Karena karakteristik wilayahnya yang unik, Kepri memerlukan dukungan fiskal yang lebih besar dibandingkan daerah daratan. Tanpa itu, pembangunan akan timpang dan masyarakat di pulau-pulau kecil akan tertinggal,” ujarnya.
