“Kita membutuhkan mekanisme konfirmasi yang cepat. Ketika sebuah isu muncul, jangan sampai ruang informasi dibiarkan kosong karena ruang kosong itu akan segera diisi oleh informasi yang belum tentu benar.,” terangnya.
Kedua, Joint Cyber Literacy Program. Program ini diarahkan pada edukasi bersama hingga tingkat desa. Masyarakat tidak hanya diperkenalkan pada ancaman siber, tetapi juga diajak memahami pentingnya kehati-hatian sebelum menekan tombol share.
“Literasi siber harus sampai ke masyarakat paling bawah. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi tidak memahami risiko yang muncul dari penggunaan teknologi tersebut,” tambahnya lagi.
Ketiga, Forum Komunikasi Kamtibmas Siber Berkala. Forum ini dapat menjadi ruang komunikasi rutin untuk memetakan perkembangan disinformasi lokal, membaca isu geopolitik yang sensitif, sekaligus melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik sosial yang dipicu oleh informasi digital.
Gagasan tersebut menjadi semakin relevan bagi Kepri. Posisinya sebagai wilayah kepulauan sekaligus kawasan perbatasan menjadikan masyarakat Kepri berada dalam arus mobilitas manusia, barang, ekonomi dan informasi yang sangat dinamis.
Karena itu, menjaga perbatasan pada masa kini tidak cukup dimaknai sebagai menjaga garis teritorial. Ada ruang digital yang juga harus dijaga. Di ruang itulah Polri dan pers memiliki tanggung jawab masing-masing.
Polri memastikan hukum dan keamanan siber berjalan. Pers memastikan publik memperoleh informasi yang benar, berimbang dan terverifikasi.
Andry menegaskan, sinergi tersebut pada akhirnya bukan hanya tentang hubungan antara institusi kepolisian dan media, melainkan bagian dari upaya membangun daya tahan masyarakat.
