IDNNEWS.CO.ID, Batam — Krisis air bersih di Kota Batam kian menjadi sorotan serius, tidak hanya sebagai persoalan pelayanan publik, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan iklim investasi jangka panjang. Demonstrasi warga Tanjung Sengkuang di kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam dinilai mencerminkan kegagalan struktural dalam perencanaan pembangunan dan tata kelola sumber daya air.
Data menunjukkan, kebutuhan air bersih Batam pada 2024 mencapai sekitar 3.500 liter per detik, sementara kapasitas pasokan aktual hanya berkisar 2.600 liter per detik. Defisit hampir 900 liter per detik tersebut dinilai sebagai dampak akumulatif dari lemahnya antisipasi pemerintah terhadap pertumbuhan penduduk dan ekspansi industri selama puluhan tahun.
Akademisi dan analis kebijakan publik Batam, Rikson P. Tampubolon, menilai krisis ini memperlihatkan adanya bias kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan investasi dibanding pemenuhan hak dasar masyarakat.
“Kekurangan air ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi konsekuensi dari prioritas pembangunan yang tidak seimbang,” ujarnya saat menjawab menjabar analisinya ke awak media pada Jumat (23/1/2026) sore.
Menurut Rikson, respons pimpinan BP Batam terhadap aksi protes warga yang dinilai minim empati justru memperburuk situasi. Dari perspektif ekonomi kelembagaan, krisis kepercayaan publik dapat berdampak negatif terhadap legitimasi otoritas pengelola kawasan, yang pada akhirnya memengaruhi persepsi investor terhadap stabilitas dan kepastian usaha di Batam.
Paradoks pembangunan Batam semakin terlihat seiring agresifnya pengembangan Nongsa Digital Park sebagai pusat data center regional. Industri ini dikenal memiliki konsumsi air yang sangat tinggi, di mana satu fasilitas data center skala besar dapat menghabiskan air setara kebutuhan 20.000 hingga 50.000 orang per hari, terutama untuk sistem pendinginan.
