HKTI bahkan membuka peluang penyusunan naskah akademis yang dapat menjadi dasar lahirnya standar operasional prosedur (SOP) khusus untuk hilirisasi pertanian dari hulu hingga hilir.
“Kalau memang sudah baku, kita patenkan HKTI Kepri punya SOP tersendiri terkait hilirisasi, dari hulu ke hilir dan menjadi suatu standardisasi yang mudah dipahami dan mudah untuk kita lanjutkan,” kata Nyanyang.
Nyanyang menegaskan penguatan pertanian harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepri.
Ia mengaitkan penguatan ekonomi dengan berbagai indikator pembangunan daerah, termasuk penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan serta pengendalian stunting.
Menurut dia, masyarakat yang memiliki sumber penghasilan dan ekonomi yang lebih kuat akan memiliki kemampuan lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan keluarganya.
“Ini salah satunya apa? Penguatan ekonomi. Penguatan ekonomi variabelnya apa? Pelakunya di sana, masyarakatnya,” ujarnya.
Ia juga menyebut pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, termasuk melalui penguatan layanan dokter spesialis di tujuh kabupaten/kota.
Dalam konteks tersebut, HKTI diharapkan mampu memperkuat basis data anggota dan petani hingga tingkat desa sehingga persoalan ekonomi maupun sosial yang dihadapi masyarakat dapat dipetakan dan ditangani lebih cepat.
Salah satu pekerjaan rumah yang masih perlu diperkuat adalah keberadaan offtaker atau pembeli hasil produksi dengan kepastian harga.
Dalam konsep yang didorong HKTI Kepri, koperasi Merah Putih di tingkat desa dapat berperan sebagai agregator, sementara BUMD dapat menjadi salah satu offtaker yang memberikan kepastian penyerapan produk dan harga.
“Offtaker, BUMD Pembangunan Kepri, pembeli terjamin memberikan kepastian harga. Nah, ini kan belum jalan,” kata Nyanyang.
Namun, ia optimistis HKTI dapat menjadi motor penggerak untuk mempertemukan seluruh mata rantai tersebut.
