Menurutnya, pengelolaan FTZ yang lebih menyeluruh dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang lebih seragam bagi investor, terutama di kawasan perbatasan.
“Kalau mereka berinvestasi di kawasan perbatasan, kawasan FTZ dan non-FTZ, perlakuannya berbeda. Sehingga mereka bingung, kenapa di satu wilayah ada perlakuan yang berbeda,” jelasnya.
Ia menilai harmonisasi pengelolaan kawasan perdagangan bebas juga akan membuat pengawasan lebih mudah sekaligus meningkatkan daya tarik Kepri di mata investor.
Bidik Potensi Pelabuhan dan Ekonomi Maritim
Potensi lain yang menjadi perhatian Ansar adalah sektor kemaritiman, khususnya aktivitas pelabuhan dan anchorage.
Menurutnya, tingginya aktivitas perdagangan di Singapura dan Johor merupakan peluang yang harus dimanfaatkan Kepri dengan meningkatkan kapasitas pelabuhan dan layanan maritim.
“Singapura sudah sekitar 30 juta TEUs pelabuhannya, sementara kita belum mencapai satu juta. Maka kita terus mendorong pembangunan agar kita punya kapasitas yang juga bisa bersaing dengan Singapura dan Johor,” ujarnya.
Ansar menilai penguatan konektivitas maritim tidak hanya akan memberikan manfaat bagi Kepri, tetapi juga membuka jalur distribusi baru bagi produk dari berbagai wilayah Sumatera.
Pertumbuhan Ekonomi Kepri Capai 6,99 Persen
