Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan upaya pengendalian inflasi pangan agar tetap berada pada kisaran target 3,0–5,0 persen, sebagaimana diarahkan dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
Dalam upaya menjaga stabilitas harga pangan nasional, Bank Indonesia mendorong tiga strategi utama.
Pertama, peningkatan produksi pangan, khususnya komoditas hortikultura. Strategi ini dilakukan melalui penggunaan bibit unggul yang tahan terhadap perubahan cuaca, pemanfaatan teknologi pertanian adaptif, serta pengaturan pola tanam yang lebih terkoordinasi antarwilayah dan antarwaktu.
Kedua, memperkuat distribusi dan konektivitas antarwilayah guna memastikan kelancaran pasokan dan stabilitas harga. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan efisiensi logistik serta mengoptimalkan Kerja Sama Antardaerah (KAD) yang didukung oleh BUMN sektor logistik.
Ketiga, memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui pemanfaatan data neraca pangan, serta penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perusahaan pangan daerah sebagai offtaker untuk menyerap hasil produksi petani.
“Kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, pelaku usaha, serta wakil rakyat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” tegas Ricky.
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, dalam kesempatan yang sama menekankan pentingnya inovasi dan pemanfaatan teknologi digital dalam memperkuat ketahanan pangan.
Ia mencontohkan keberhasilan Provinsi Sumatera Selatan dalam mengembangkan ekosistem pangan melalui inovasi digital seperti SiBenih dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Program tersebut dinilai mampu meningkatkan ketersediaan dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
Sumatera Selatan sendiri merupakan salah satu sentra produksi pangan nasional dan produsen beras terbesar ketiga di Indonesia. Atas kontribusinya dalam mendukung swasembada pangan nasional, provinsi ini juga menerima penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia.
GPIPS merupakan penguatan dari program sebelumnya, yaitu Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Program ini hadir sebagai respons terhadap tantangan baru dalam pengendalian inflasi dan ketahanan pangan.
Terdapat tiga pembaruan utama dalam GPIPS, yaitu penguatan sisi hulu untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan, pengendalian inflasi yang lebih komprehensif untuk stabilisasi harga jangka pendek, serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung program prioritas nasional.
