IDNNews.co.id, Batam – Gerah karena namanya disebut ikut andil dalam penimbunan daerah aliran sungai (DAS) Baloi, Wakil Ketua III DPRD Kota Batam Hendra Asman langsung turun ke lapangan untuk sidak proyek tersebut pada Selasa(25/3/2025) siang.
Di lokasi, Hendra berdiskusi dengan masyarakat setempat termasuk Wakil Walikota Batam, lurah, camat, kepala dinas bahkan pejabat BP Batam serta operator alat berat.
“Saya kaget disebut dalam berita ikut andil nimbun sungai ini. Jadi ingin saya luruskan dan tahu kondisi di lapangan lewat sidak ini,” ujar politisi Partai Golkar ini.
Diterangkannya bahwa DAS yang sekarang dipolemikan warga hingga viral itu pernah dinormalisasi atas permintaannya kepada Dinas Bina Marga tahun 2024 lalu menindaklanjuti permintaan warga setempat karena banyak sedimentasi, sampah dan bau busuk.
Proses normalisasi itu berjalan lancar menggunakan beko amfibi milik Pemko Batam dan bukan penimbunan.
Tapi sejak Februari 2025, berdasarkan pengakuan warga dan kelurahan, ada pengerahan alat berat berupa beko dari Dinas Bina Marga yang melakukan penimbunan hingga lebih dari 500 meter.
Akibat proyek ini, DAS yang seharusnya selebar 25 meter kini tersisa 5 meter.
“Padahal berdasarkan PL, ada sepadan sungai selebar 25 meter sedangkan DAS sendiri selebar 25 meter,” kata Hendra Asman setelah memeriksa gambar PL dari Direktur Lahan BP Batam di lokasi.
Pada sidak yang turut dihadiri Wakil Ketua I DPRD Batam Aweng Kurnia dan sejumlah anggota DPRD Batam itu terungkap jika pihak yang memerintahkan penimbunan berakibat mengecilnya luas DAS itu adalah Likhai, anggota DPRD Provinsi Kepri.
“Tadi kita tahu bahwa ada pengakuan dari operator beko bahwa mereka disuruh oleh anggota DPRD Kepri pak Likhai untuk timbun sampai kondisinya seperti ini,” ujar Suhar, Kepala Dinas Bina Marga di lokasi.
Wakil Walikota Batam Li Claudia Candra yang turun ke lokasi juga langsung mengumpulkan sejumlah pejabat BP Batam dan Pemko Batam, RT/RW serta perwakilan warga Kezia Residence dan Baloi Indah Permai.
Li Claudia minta DAS dikembalikan sebagaimana PL yang ada agar tidak berdampak pada banjir yang menghantui warga setempat.
Warga pun mendukung langkah Pemko dan BP Batam yang langsung menanggapi keluhan mereka dan melakukan normalisasi sungai dan bukan penimbunan.(**)
