Tahapan selanjutnya, Pemerintah Kota Batam akan menyampaikan Ranperda yang telah disepakati tersebut kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk mendapatkan nomor register, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
Menutup pendapat akhirnya, Wali Kota Batam berharap Perda Penyelenggaraan Kota Layak Anak dapat menjadi landasan kuat dalam mewujudkan Batam sebagai kota yang mendukung pemenuhan hak-hak anak serta menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan berkelanjutan bagi generasi penerus bangsa.
“Semoga cita-cita kita bersama untuk menjadikan Kota Batam sebagai tempat yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak, sehingga mereka dapat menikmati hak-haknya dan tumbuh menjadi generasi berkualitas, dapat kita wujudkan secara bersama-sama,” pungkas Amsakar. (Iman)
