“Kalau dilihat dari paparan kepala daerah dan wakil gubernur, pertumbuhan ekonominya timpang. Batam terus maju dan sudah pakai turbo, tetapi Bintan dan Karimun masih nyalain mesin dan tertinggal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dede mencurigai adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang membuat Badan Pengelola FTZ tidak bisa bekerja secara maksimal, khususnya dalam memajukan Bintan dan Karimun.
“Kalau pertumbuhan tidak merata antara Batam, Bintan, dan Karimun, nanti pasti akan ada gap. Jarak itu yang bisa memicu inflasi, perdagangan ilegal, narkoba dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” tegasnya.
Dede pun mendorong pemerintah untuk segera mencari solusi agar pengembangan wilayah FTZ di Kepri bisa berjalan secara adil dan berimbang di semua kawasan.(**)
