Kredit Program Perumahan (KPP) sendiri dirancang sebagai fasilitas pembiayaan yang menyasar kebutuhan modal para developer. Melalui skema ini, pengembang dapat:
1. meningkatkan kapasitas pembangunan,
2. mempercepat penyelesaian proyek,
3. memperbaiki arus kas, dan
4. menjaga keberlanjutan proyek di tengah fluktuasi pasar.
BTN memungkinkan pembiayaan sisi suplai mencapai Rp20 miliar, baik melalui pembiayaan langsung maupun mekanisme revolving hingga 4 kali Rp 5 M atau total hingga Rp 20 Miliar. Besarnya plafon ini menggambarkan skala peran developer dalam mendongkrak roda ekonomi sektor properti di Batam, kawasan yang kerap menjadi barometer pertumbuhan hunian di Kepri.
Sementara itu, untuk sisi demand—mereka yang membeli rumah atau ruko secara individu maupun perusahaan kecil—pembiayaan dipatok maksimal Rp500 juta, menyesuaikan daya serap konsumen dan profil risiko.
Dalam pengamatan BTN Batam, geliat pertumbuhan proyek rumah tapak, ruko, dan unit komersial tengah meningkat pesat. Banyak proyek baru bermunculan di wilayah pinggiran Batam dan pusat pertumbuhan seperti Batu Aji, Nongsa, dan sekitarnya. Di Kabupaten Karimun, kebutuhan hunian baru didorong oleh aktivitas industri dan mobilitas tenaga kerja.
Kondisi tersebut membuat sektor suplai menjadi motor utama penyaluran KPP di Batam—jauh lebih besar dibandingkan pembiayaan untuk konsumen individual.
Memanfaatkan momentum akad perdana ini, BTN Batam memasang target besar: penyaluran Rp21 miliar untuk KPP selama November saja.
Indrasakti optimistis angka itu bukan mimpi. “Dengan realisasi hari ini, kami berharap geliat pembiayaan KPP di Batam semakin terasa,” ucapnya.
