“Diskusi ini menjadi momentum untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi pelaku usaha agar dapat menjadi dasar perumusan kebijakan BP Batam periode 2026–2027,” ujar Amsakar.
Ia menambahkan bahwa pelaku usaha mengapresiasi berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, namun tetap menyampaikan sejumlah catatan penting yang perlu menjadi perhatian bersama.
Isu ketenagakerjaan menjadi salah satu topik paling menonjol dalam diskusi. Pelaku usaha menilai peningkatan kualitas SDM harus berjalan seiring dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.
Tingkat pengangguran terbuka, kesiapan tenaga kerja, serta kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri menjadi perhatian bersama. Pemerintah dan pelaku usaha sepakat bahwa penguatan pelatihan vokasi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja menjadi kunci menjaga daya saing Batam.
BP Batam menilai kesiapan SDM merupakan faktor fundamental dalam menarik investasi baru sekaligus mempertahankan investor yang sudah ada. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan industri dinilai harus semakin diperkuat.
Hal senada juga diungkapkan Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait. Pihaknya menjelaskan bahwa, forum ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari asosiasi usaha, perwakilan industri maritim, hingga tokoh masyarakat seperti Asman Abnur. Kehadiran lintas sektor tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat ekosistem investasi Batam.
Menurut Ariastuty, pelaku usaha memberikan apresiasi terhadap sejumlah perbaikan yang telah dilakukan BP Batam, khususnya dalam penyederhanaan perizinan. Meski demikian, masih terdapat beberapa proses yang membutuhkan koordinasi lanjutan dengan kementerian di tingkat pusat.
