Tanpa koordinasi yang solid, menurutnya, potensi ketidakpastian akan semakin besar dan berdampak langsung terhadap kepercayaan investor.
“Jika arah kebijakan tidak jelas, ini bisa mengganggu iklim investasi,” katanya.
Kondisi ini semakin kompleks karena Batam juga menghadapi tekanan eksternal. Mulai dari kenaikan biaya logistik global akibat konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, hingga lonjakan harga gas industri yang meningkatkan biaya produksi sektor manufaktur.
Dalam situasi tersebut, pelaku usaha berharap pemerintah dapat menghadirkan langkah konkret untuk memperkuat daya saing Batam. Kemudahan berusaha (ease of doing business), kepastian regulasi, percepatan perizinan, serta pemberian insentif dinilai menjadi kebutuhan mendesak.
Industri manufaktur sendiri masih menjadi tulang punggung ekonomi Batam. Kawasan industri utama seperti Batamindo Industrial Park, Kabil Industrial Estate, dan Panbil Industrial Estate menjadi pusat aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, termasuk sektor minyak dan gas.
“Keberlangsungan industri yang sudah lama beroperasi harus dijaga,” tambahnya.
Di tengah berbagai catatan tersebut, kinerja ekonomi Batam justru menunjukkan tren positif. Badan Pengusahaan Batam mencatat pertumbuhan ekonomi yang solid sepanjang 2025.
Sebagaimana diketahui, Investasi yang masuk ke Kota Batam sangat diapresiasikan oleh BP Batam. Namun sebenarnya, Pihak BP Batam hanya mencatatkan, dan selama ini upaya menarik investor sebentnya langsung dilakukan oleh Pelaku Usaha dan dengan biaya mereka sendiri. Intinya, para Pelaku usaha hanya ingin dibantu dalam hal daya saing dan kemudaha perizinan.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyebut capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Batam pada triwulan IV 2025 tumbuh 7,49 persen secara tahunan. Secara kumulatif, pertumbuhan sepanjang tahun mencapai 6,76 persen.
